Pengertian, Tugas, dan Wewenang DPD

Diposting pada

Pengertian DPD : Tugas, dan Wewenang DPD – Pengertian DPD merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang berfungsi untuk mengajukan usul dan ikut membahas dan memberikan pertimbangan mengenai bidang legislasi tertentu dan melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang tertentu.

DPD dipilih pada setiap provinsi dengan jumlah yang tidak lebih dari sepertiga anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Sedikitnya, DPD harus bersidang satu kali dalam satu tahun.

Tugas dan wewenang DPD adalah mengajukan dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otomoni daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU yang berkaitan dengan Pajak, Pendidikan, dan Agama.

Tugas dan wewenang ini diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 pasal 22D ayat 1 dan 2.

Selain itu, DPD juga bertugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai: otonomi daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; pelaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara; pajak, pendidikan dan agama; serta menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada DPR. Hal ini sesuai dengan UUD tahun 1945 pasal 22D ayat 3.

DPD juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 233 sebagai berikut:

Hak DPD Kewajiban DPD
Hak bertanya Memegang teguh dan mengamalkan pancasila
Hak menyampaikan usul dan pendapat Melaksanakan UUD tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan
Hak memilih dan dipilih Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI
Hak membela diri Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan daerah
Hak imunitas Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaran pemerintahan
Hak protokoler Mentaati tata tertib dan kode etik
Hak keunagan dan administratif Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
  Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada masyarakat daerah yang diwakilinya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *