Pengertian dan Definisi Desentralisasi

Diposting pada

Pengertian dan Definisi Desentralisasi – Membicarakan mengenai desentralisasi tentu tak luput dari membicarakan Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah luas yang terdiri dari provinsi-provinsi yang dipimpin oleh gubernur dan dipilih melalui sistem pemilihan demokratis oleh rakyat secara langsung.

Indonesia sebagai negara yang luas pernah mengalami beberapa perubahan sistem pemerintahan, hingga akhirnya pemerintah memberikan wewenang otonomi pada masing-masing daerah.

Wewenang otonomi ini lah yang kita sebut sebagai pengertian desentralisasi. Secara definisi, desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat.

Yang dimaksud melepaskan diri dari pusat adalah pelimpahan kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri.

Sedangkan pengertian desentralisasi adalah konsep pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya sendiri sehingga tujuan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan ke seluruh lapisan masyarakat dapat tercapai. Desentralisasi diwujudkan melalui bentuk kebijakan otonomi daerah.

Pemberian kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat mengelola wilayahnya secara optimal sehingga memiliki daya guna bagi masyarakat.

  1. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (dalam Reynold Simandjuntak) membagi empat tipe desentralisasi, yaitu
  2. Dekonsentrasi yang diartikan sebagai distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan
  3. Delegasi yaitu pendelegasian otoritas manajemen dan pengambilan keputusan atau fungsi-fungsi tertentu yang sangat spesifik kepada organisasi yang secara langsung tidak di bawah kontrol pemerintah
  4. Devolusi adalah penyerahan fungsi dan otoritas pemerintahan pusat kepada daerah otonom.
  5. Swastanisasi merupakan penyerahan beberapa otoritas dalam perencanaan dan tanggung jawab administrasi tertentu kepada organisasi swasta.

Desentralisasi dimaksudkan agar pembangunan di suatu wilayah dapat berjalan dengan optimal. Karena wilayah Indonesia luas dan memiliki jumlah penduduk yang besar, maka mengandalkan pemerintahan pusat untuk mengatur suatu wilayah justru akan menghambat suatu pembangunan, keputusan yang harus diambil atas suatu wilayah akan lama karena harus menunggu proses dari pemerintah pusat.\

Baca Juga :

Karena hal itu lah, sistem otonomi yang dimiliki tiap daerah dalam mengelola daerahnya sendiri dapat mempercepat proses pembangunan suatu wilayah karena kebutuhan pembangunan di tiap daerah tentu berbeda dengan daerah lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *