Kepanjangan, Sejarah, Tujuan dan Badan OKI

Diposting pada

Kepanjangan, Sejarah, Tujuan dan Badan OKI РPengertian OKI merupakan singkatan dari Organisasi Konferensi Islam. Dalam Bahasa Inggris, OKI dikenal sebagai OIC, yaitu Organization of the Islamic Conderence.

Didirikan pada Mei 1971, Organisasi Konferensi Islam telah mulai diusulkan sejak 22-25 September 1969 pada Konferensi Tingkat Tinggi di Rabat Maroko.

KTT tersebut diikuti oleh negara-negara Islam, yaitu Malaysia, Palestina, Saudi Arabia, Maroko, Somalia, dan Nigeria.  KTT tersebut dimulai dari peristiwa pembakaran Masjid al-Aqsha oleh Israel pada 21 Agustus 1969.

Hal ini menuai protes dari negara-negara Islam lain, dan timbul desakan untuk menyelenggarakan KTT negara Islam.

OKI memiliki 4 tujuan pada awal pembentukannya, antara lain:

  • Meningkatkan solidaritas Islam antar anggotanya
  • Konsolidasi dan kerjasama antar anggota dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, iptek dan bidang lainnya
  • Melakukan konsultasi dan kerjasama di kalangan negara-negara anggota di berbagai organisasi internasional
  • Mengeliminasi diskriminasi rasial dan kolonialisme dalam segala bentuknya

Untuk menjadi negara anggota OKI, sebuah negara perlu untuk memenuhi 3 buah syarat. Apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka negara tersebut secara otomatis menjadi anggota OKI.

Apabila suatu negara tidak memenuhi 3 buah syarat tersebut, maka perlu mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dan mendapat persetujuan dari dua per tiga negara anggota OKI lainnya. Berikut adalah 3 buah syarat untuk menjadi anggota OKI:

  • Negara yang berpartisipasi dalam KTT Islam pertama di Rabat
  • Negara yang berpartisipasi dalam KTT Menteri Luar Negeri negara-negara Islam di Jedah, Arab Saudi (23-25 Maret 1970) dan di Karachi, Pakistan (26-28 Desember 1970)
  • Negara yang ikut menandatangani dan mengesahkan piagam OKI

Selain ketiga syarat tersebut untuk menjadi anggota, OKI juga memiliki 5 buah prinsip-prinsip keanggotan, yaitu:

  • Adanya persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban antar negara-negara anggota
  • Menghormati hak menentukan sendiri dan tidak campur tangan dalam masalah-masalah domestik yang terjadi di negara-negara anggota
  • Menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah setiap negara anggota
  • Menyelesaikan setiap konflik yang muncul dengan menggunakan cara-cara yang damai, seperti negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, dan arbitrasi
  • Tidak mengancam dan atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah, persatuan nasional, atau kemerdekaan politik negara anggota

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *